“Save our tropical rain forest for future generation!!”.   Inilah pesan yang disampaikan dalam tatanan table decoration Indonesia pada Japan Grand Prix International Orchid Festival  ke-20 di Tokyo Dome pada 12 Februari 2010.   Indonesia mendapat kehormatan dipilih sebagai wakil Asia pada pameran internasional yang digelar oleh Yomiuri Shimbun dan NHK (Japan Broadcasting Corporation).  Empat negara lainnya adalah Madagaskar, Perancis, Canada, dan Columbia, masing-masing mewakili Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

Untuk table decoration, Ny. Siti Lastrijah Jusuf Anwar, istri Duta Besar RI untuk Jepang, memilih James Storei (Arachne pedium) yang dikombinasikan dengan Celosia (jenger ayam)  dan jahe Indonesia (Tapeinochillus ananassae) yang seluruhnya berwarna merah tua.  Rangkaian ini dipercantik dengan  Dendrodium hijau muda dan daun Pitosporum yang  menampilkan gaya “free style” Indonesia hasil karya Ery Natali Touwani  dari “Nefi Decor“.  Unik dan cantik, karena jenis bunga yang ditampilkan Indonesia berbeda dari ribuan jenis anggrek yang digunakan oleh peserta lainnya. 

Ditengah padatnya acara kenegaraan, PM Hatoyama masih sempat mengikuti secara utuh Sesi Pembukaan dan tour de orchids (perhatikan Catleya broken white sebagai korsase)

  ”Ini adalah bagian dari upaya promosi kepada masyarakat Jepang yang mencintai lingkungan tentang  keragaman hayati Indonesia” kata Duta Besar RI untuk Jepang, Prof. Dr. Jusuf Anwar pada acara yang dibuka oleh  Princess Takamado yang didampingi oleh kedua putrinya.  Perdana Menteri Yukio Hatoyama yang juga pengagum anggrek, dalam sambutannya mengaku bahwa pertama kali mengenal anggrek ketika berkunjung ke Bogor sekitar 30 tahun lalu, dan begitu takjub oleh keunikan dan kecantikan anggrek.

Princess Takamado: Terima kasih Indonesia!!!

 Japan Grand Prix International Orchid Festival  telah masuk calendar events Jepang sejak 1990.  Menurut Ketua Penyelenggara (Hidenori Sasaki) menampilkan sekitar 100 ribu tanaman) dari sekitar 3000 varietas anggrek dari daerah tropis,  temperate, oriental, dan Jepang.    Festival ini diikuti oleh 19 negara dan  150 exhibitor yang terdiri dari petani anggrek, pencinta anggrek, Asosiasi, dan industri/penjual anggrek.  Setiap tahunnya festival yang berlangsung selama 10 hari diharapkan  mampu menyedot lebih dari 400 ribu pengunjung dengan harga tanda masuk Yen 1500 dan Yen 2000 (Rp. 150.000 dan Rp. 200.000).  

Cantiknya Dendrobium dan Phalaenopsis di taman kering

Keistimewaan dalam festival ke-20 ini adalah ditampilkannya karya Princess Takamado dengan thema “Save the Earth”. Putri yang tampil charming dan fasih berbahasa Inggris ini menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada para istri Duta Besar negara sahabat  yang telah meramaikan acara ini dengan menampilkan ke-khasan table decoration dan rangkaian anggrek masing-masing negara. 

Konsep yang ditampilkan Indonesia adalah “Tea for two in the rain forest” yang menampilkan tea-set silver khas Indonesia dengan latar belakang kain songket Palembang, tampak selaras dengan konsep karya Permaisuri.   Dalam festival ini ditampilkan pula jenis Pahiopedilum sanderianum (endemik Kalimantan) yang telah masuk Guiness Book tahun 2006 karena memiliki stein terpanjang.   

Stain terpanjang membawa Pahiopedilum sanderianum (endemik Kalimantan) yang masuk Guiness Book 2006

Indonesia memiliki  anggrek (Orchidaceae) endemik terbesar kedua di dunia setelah Brazil, 5.000 dari 26.000 jenis tersebar di kepulauan Indonesia. Genus yang banyak tumbuh adalah Vanda, Phalaenopsis, Paphiopedillum, Dendrobium, Coelogyne, Cymbidium, Bulbopphyllum, dll.  Phalaenposis amabilis (anggrek bulan) merupakan salah satu dari tiga  “Bunga Nasional” dan dijuluki “puspa pesona” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 tahun 1993.  Dua jenis “Bunga Nasional”  lainnya adalah   Melati (Jasminum sambac) dan Padma Raksasa (Rafflesia arnoldi), masing-masing sebagai “puspa bangsa” dan “puspa langka”.

Kebun catleya (Catleya ungu yang cantik rupawan, dalam acara pembukaan digunakan sebagai korsase untuk Undangan dari Sponsor dan Pemenang lomba perorangan)

Kika: Ny. Mita Mochtan, Sri Murniningtyas, Ny. Triesna Wacik, Ny. Lastrijah Jusuf Anwar, Dubes Prof. Jusuf Anwar, dan Ny. Vivien Yuliantoro berpose di “Kebun Phalaenopsis”

Degradasi warna ungu ke putih Phallaenposis dan hijau muda ke kuning Dendrodium (susah mengidentifikasi - display mana yang paling cantik. Semuanya top markotop!!!)

Terima kasih kepada Ery Natali Touwani (kiri) dengan kreasinya "Tea for two in the rain forest" yang membuat Indonesia tampil 'beda'

Terima kasih kepada Yuko Ridwan (paling kanan) untuk maintenance rangakian bunga tetap tampil menarik

(1) Jepang memiliki hutan seluas  25,120  juta ha (Forestry Agency, 2007) atau menutupi 66,4% luas daratannya seluas 37.790 juta ha.  Meskipun Jepang termasuk negara yang memiliki luas penutupan tinggi, namun karena populasi yang tinggi (127 juta, 2005), maka luas hutan per kapita relatif rendah (sekitar 0,2 ha).

 (2)  Berdasarkan tipe penutupannya, hutan di Jepang dikategorikan sebagai hutan alam seluas 13,38 juta ha (53,2%),  hutan tanaman 10,4 juta ha (41,4%), serta kawasan hutan lainnya 1,37 juta ha (5,4%) berupa areal bekas tebangan, tanah kosong, pegunungan berbatuan, dan lain-lain.  Pembangunan  hutan tanaman secara besar-besaran dilakukan pada 1950- 1960an, sehingga  tanaman berumur 40-50 tahun mendominasi hutan tanaman.  Japanese cedar (Sugi, Cryptomeria japonica) tumbuh hampir di seluruh Jepang, kemudian diikuti oleh Japanese cypress (Hinoki, Chamaecyparis obtuse), dan Red pine (Akamatsu, Pinus densiflora).   Sekitar 64% tanaman berumur 40 tahun, sehingga pada hutannya dilakukan penjarangan berkala.

 (3)  Cadangan sumberdaya hutan (growing stock) diperkirakan sebesar 4,432 juta m3 (177 m3 per ha).  Riap tahunan untuk tahun 2010 sebesar  80 juta m3.    Kebutuhan kayu di Jepang rata-rata per tahun 87 juta m3, yang sebagian besar guna keperluan pembangunan rumah (55%).  Dengan produksi domestiknya sebesar 17 juta m3 dan impor kayu sebesar 68 juta m3,  self sufficiency rate  kebutuhan kayu rata-rata 20%.  Meskipun Jepang mampu mencukupi kebutuhan kayu domestiknya,  namun mempertimbangkan sebagian  besar kawasan hutan terletak di daerah pegunungan, maka fungsi perlindungan lingkungan lebih diutamakan.  Selain itu, biaya produksi yang tinggi dan harga kayu yang cenderung menurun juga menjadi salah satu alasan Jepang untuk memenuhi kebutuhan kayu dari impor.

 (4)  Jepang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dan unik, terutama mamalia air dan ikan.  Jepang memiliki 50 (40 whales/dolphins, 8 singa laut, dan dugong) dari 112 species mamalia air dunia, dan sekitar 3700 dari 15.000 species ikan (Japan Biodiversity Strategy, 2007).  Sebagian flora dan fauna Jepang  merupakan species endemik, diantaranya  40% mamalia darat, 60% reptile dan 80% amphibia merupakan species endemik.   Berdasarkan data yang dilansir oleh Biodiveristy Center (Biro Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup, 2008), Jepang memiliki 124 jenis mamalia, 700 jenis burung, 164 jenis reptil dan amphibi, 341 jenis ikan air tawar, 3100 jenis ikan laut, dan 250 jenis vertebrata lainnya.  Jenis vertebrata lainnya diperkirakan sekitar 250 jenis.  Jepang juga kaya akan insekta, yaitu sekitar 30.000 jenis, dan 5.000 jenis  Arthropoda lainnya.  Jenis Molusca diperkirakan ada 8.336 jenis.   Jamur merupakan jenis yang terbanyak (sekitar 16.500 jenis), disusul oleh tanaman vaskuler (7.000 jenis), algae (5.500 jenis), bryophytes (1.800 jenis), dan lichens (1.000 jenis).

Kepemilikan hutan dan Harapan masyarakat Jepang

(5)  Kepemilikan hutan di Jepang sebagian besar oleh pribadi/swasta (private forest) dengan total luas 15 juta ha (58%). Hutan milik negara (national forest) yang luasnya 7,838 juta ha (31%) dikelola oleh Forestry Agency.  Sisanya, 2,796 juta ha (11%)  merupakan milik Propinsi dan Kabupaten (public forest).

(6)  Private forest  dikelola oleh sekitar 920.000 keluarga (pada umumnya dengan kepemilikan kurang dari 5 ha) (MAFF “2005 Agriculture & Forestry Cencus”).  Namun demikian dibandingkan dengan pendapatan dari usaha perindustrian, pendapatan dari  usaha kehutanan relatif lebih rendah.  Hal ini dikarenakan kondisi topografi  dengan lereng yang tajam menyebabkan rendahnya produktivitas.  Pada umumnya pemilik hutan harus mengandalakan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Tercatat  kurang dari 1% pemilik hutan  (sekitar 3000 kepala keluarga) yang sumber pendapatannya berasal dari hasil hutan. 

(7) Public Opinion Poll on Forests and Lifestyles (Kantor Sekretariat Kabinet, 2007) menunjukkan bahwa 54,2 % responden  mengharapkan hutan berfungsi sebagai penanggulangan perubahan iklim, disusul oleh pencegah tanah longsor dan bencana alam (48,5%), perlindungan tata air (43,8%), dan menciptakan udara bersih (37,8%).   Fungsi lain yang diharapkan masyarakat adalah sebagai sarana relaxasi, habitat satwa liar, wahana pendidikan.  Fungsi sebagai penghasil kayu dan jamur serta hasil hutan lainnya menempati urutan terakhir.

Pengelolaan Hutan

(8)  Kebijakan kehutanan disusun dengan mempertimbangkan data  peningkatan growing stocks,  harapan publik atas fungsi hutan,  dan kecenderungan permintaan kayu.  Prioritas kebijakan hutan dan kehutanan Jepang adalah: (i) Pengelolaan hutan jangka panjang (dengan mengantisipasi kondisi 100 tahun mendatang); (ii) Konservasi Daerah Aliran Sungai dan rehabilitasi kerusakan akibat bencana alam; (iii) Pembangunan hutan tanaman untuk tujuan ganda; (iv) Revitalisasi kehutanan dan industri kayu (kebijakan green procurement / goho wood (kayu legal); (v) Penguatan kemitraan antara hutan nasional dan hutan milik pribadi/swasta.

(9)  Pengelolaan hutan negara (national forest) (7.838 juta ha) dilakukan oleh Forestry Agency, dibawah Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF).  Berdasarkan fungsinya, hutan negara terutama untuk fungsi perlindungan tanah dan air (5,02 juta ha atau 66%), rekreasi dan wisata (2,11 juta ha – 28%), dan hanya 6 % untuk produksi kayu (0,46 juta ha).

Forestry Agency di tingkat pusat dipimpin oleh empat Director General:

1. Director General dengan satu orang  Deputy Director General
2. Director General  (Forest Policy Planning Department) dengan 3 Director: Forestry Labor Office, Special Forest Products Office, Wood Products Trade Office
3. Director General (Private Forest Department) dengan 9 Director: Construction Planning & Coordination Office, Multiple Use and Rural Development Office, International Forestry Cooperation Office, Silviculture and Thinning Promotion Office, Forest Disaster Prevention and Restoration Office, Watershed Management Office, Technology Development Office, Forest Environment Conservation Office, Forest Protection Promotion Office
4. Director General (National Forest Department) dengan 4 Director (Auditors Office, Information System Office, National Forest Property Office, Welfare Office) 

Administrasi kehutanan di daerah dilaksanakan oleh tujuh Kantor Wilayah Kehutanan (Regional Forestry Administration Office, RFAO).  Masing-masing RFAO mencakup beberapa distrik.  Ketujuh RFAO adalah: Hokkaido RFAO di Sapporo, Tohoku RFAO di Akita, Kanto RFAO di Maebashi, Chubu RFAO di Nagano, Kinki RFAO di Osaka, Shikoku RFAO di Kochi, dan Kyushu RFAO di Kumamoto

(10)  Di Jepang terdapat sekitar 850 organisasi koperasi kehutanan (Forest Owner Cooperative)   yang mengelola sekitar 65% dari 15 juta ha hutan milik pribadi/swasta (private forest). Sekitar 1.6 juta pemilik hutan skala kecil menjadi anggota koperasi kehutanan yang mempekerjakan 32.000 tenaga (Japan Overseas Forestry Consultants Association/JOFCA, 2009).  Jumlah tenaga yang bekerja di sektor kehutanan pada tahun 1975 tercatat 180.000 orang, dan menurun menjadi 170 orang pada tahun 1980.  Selanjutnya jumlah terus semakin menurun tajam, masing-masing 140.000, 70.000, dan 50.000 pada tahun 1985, 2000, dan 2005.   Menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor kehutanan dikarenakan upah di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding mengerjakan pekerjaan pemeliharaan hutan.

Kawasan Konservasi

(11)  Sekitar 15% dari luas total daratan Jepang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi  untuk perlindungan flora dan  fauna, perlindungan dan restorasi ekosistem, dan pendidikan lingkungan.    Ada 9 jenis kawasan konservasi (protected area) dalam Nature Conservation System  Jepang, yaitu:   (i)  Wilderness Area; (ii) Nature Conservation  Area; (iii) Prefectural Nature Conservation Area; (iv) National Parks; (v) Quasi-National Park; ); (vi) Prefectural Natural Parks; (vii) Natural Habitat Conservation Area; (viii) National Wildlife Protection; (ix) Prefectural Wildlife Protection Area

(12)  Berdasarkan Nature Conservation Areas Law dan ordonansi tingkat provinsi, terdapat tiga kawasan konservasi untuk perlindungan keindahan sumberdaya alam dan ekosistem yang bernilai tinggi, yaitu:  (i) Wilderness Area – perlindungan keaslian alam dan ekosistem tanpa campur tangan manusia (5 lokasi, 5.631 ha); (ii) Nature Conservation Area – dimungkinkan adanya campur tangan manusia (10 lokasi, 21.593 ha); (iii) Prefectural Nature Conservation Area – ditetapkan oleh provinsi (536 lokasi, 73.739 ha untuk data 524 lokasi).

 (13)  Berdasarkan Natural Parks Law, terdapat tiga kawasan konservasi yang diperuntukkan melindungi keindahan bentang alamnya untuk keperluan rekreasi, pendidikan, penelitian dan kesehatan masyarakat, yaitu: (i) National Park – ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat (29 lokasi, 2.086.945ha); (ii) Quasi National Park – ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (56 lokasi, 1.344.500 ha untuk data 55 lokasi pada 2006); (iii) Prefectural Natural Parks – ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (307 lokasi, 1957.360 ha).  Taman Nasional (TN) pertama ditetapkan pada tahun 1934, yaitu: TN Setonaikai, TN Unzen, dan TN Kirishima.  TN Oze merupakan TN termuda yang ditetapkan tahun 2007.

 (14)  Natural Habitat Conservation Area  ditetapkan berdasarkan the Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora  untuk tujuan  perlindungan species serta breeding species langka.  Saat ini ada 9 lokasi Natural Habitat Conservation (863,38 ha data 7 lokasi).

 (15)  Berdasarkan the Wildlife Protection and Hunting Law, tedapat dua jenis kawasan konservasi yang dimaksudkan untuk pengelolaan satwa liar serta pengaturan kegiatan perburuan, yaitu: (i) National Wildlife Protection Area (66 lokasi, 493.179 ha untuk 54 lokasi); dan (ii) dan Prefectural Wildlife Protection Area (3,830 lokasi, 3,083,550 ha).

(16)  Jepang memiliki tiga lokasi yang ditetapkan sebagai the World Natural Heritage Sites, yaitu: Shiretoko National Park, Yakushima Wilderness Area, dan Shirakami Sanchi Nature Conservation Area.  Untuk perlindungan satwa lahan basah, Jepang menetapkan Ramsar Sites yang tersebar di 33 lokasi.

(17)  Pengelolaan kawasan konservasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Lingungan Hidup.  Sedangkan pengelolaan taman nasional di daerah dilakukan oleh  tujuh Regional Environment Office (REO) dan lima Nature Conservation Office (NCO).   Tujuh REO adalah:  Hokkaido REO di Sapporo, Tohoku REO di Sendai, Kanto REO di Saitama, Chubu REO di Nagoya, Kinki REO di Osaka, Chugoku-Shikoki REO di Okayama, dan Kyusyu REO di Kumamoto.  Delapan  NCO adalah: Kushiro NCO di Kushiro, Nikko NCO di Nikko, Hakone NCO di Hakkone, Nagano NCO di Nagano, Matsumoto NCO di Matsumoto, Yonago NCO do Yonago, Aso NCO di Aso,  Naha NCO di Naha.

 (18) Untuk membangun data base, sejak tahun 1973 Kementerian Lingkungan Hidup melakukan survey nasional yang dikenal dengan Green Cencus.  Survey dilakukan setiap lima tahun sekali, dan tahun 2008 merupakan survey yang ketujuh.  Dari 48.017 jenis fauna yang dimiliki Jepang, sebanyak 7.4% telah dilakukan survey distribusinya.   Dari 31.800 jenis tanaman, telah disurvey sebanyak 2100 jenis atau 6.6%.   Untuk kegiatan terkait konservasi keanekaragaman hayati, Jepang memiliki sumberdaya manusia yang memadai, yaitu 6.276 peneliti fauna dan sekitar 400 orang peneliti tanaman.   Data dan informasi tentang kawasan konservasi dan peta distribusi  keanekaragaman hayati dapat diakses di Biodiversity Center di Fujiyoshida, Prefektur Yamanashi.  Pusat Keanekaragaman Hayati ini didirikan pada tahun 1998, yang salah satu tugasnya adalah melakukan perencanaan dan implementasi survey nasional terkait lingkungan, dan  digitalisasi hasil survey.

 Jepang dalam isu kehutanan global

 (19) Pasca KTT Bumi 1992, Jepang telah berupaya untuk menjadi pemimpin dalam mengatasi masalah lingkungan, utamanya laju penurunan keanekaragaman hayati, penanggulangan illegal logging, dan penanggulangan dampak perubahan iklim.  Sejak April 2006 Pemerintah Jepang telah menerapkan Green Konyuhoo (Japan’s Green Purchasing Policy).  Kebijakan ini mensyaratkan agar kayu serta produk kayu yang digunakan sebagai bahan baku harus berasal dari hasil tebangan legal dan terverifikasi legalitasnya (Goho Wood).   Hal ini juga merupakan  salah satu upaya dukungan Jepang  terhadap negara-negara lain dalam menangulangi masalah illegal logging.

 (20) Pemerintah Jepang terus mempromosikan inisiatif ”Cool Earth Partnership” yang diluncurkan pada awal 2008 dengan target mengurangi emisi CO2 sebanyak 50% pada tahun 2050.  Pada Juni 2008 Perdana Menteri Fukuda meningkatkan angka pengurangan emisi jangka panjang menjadi 60-80% pada tahun 2050, yang kemudian dikenal sebagai Fukuda Vision.  Pemerintah menterjemahkan visi ini dengan menyusun Action Plan for Achieving Low-Carbon Society.  Komitmen Jepang dalam  penanggulangan masalah perubahan iklim semakin menonjol setelah Perdana Menteri Kunio Hatoyama yang terpilih pada 8 September 2009 menetapkan midterm target penurunan  emisi CO2 hingga 25% pada 2020 (berdasarkan tingkat emisi 1990), jauh lebih tinggi dari komitmen pemerintahan Perdana Menteri Taro Aso yang disampaikan pada bulan Juni 2009, yaitu 8%.   Jepang juga melakukan soft diplomacy Science& Technology dengan meluncurkan program Global Environmental Leader untuk mencetak  500 mahasiswa program S2/S3 selama lima tahun (2008-1013) bagi negara-negara berkembang.

 (21) Kepemimpinan Jepang dalam upaya  konservasi keanekaragaman hayati  tidak hanya tampak dari keterlibatan seluruh stakeholder keanekaragaman hayati dalam pelaksanaan berbagai pertemuan sejak 2008 – 2009 terkait roadmap Conference of the Parties -10 Convention on Biological Diversity (COP 10 CBD) di Nagoya pada 11-29  Oktober 2010, tetapi juga kebijakan yang dituangkan dalam Strategi Biodiversity yang ditingkat lokal,  provinsi dan nasional.   National Biodiversity Strategy pertama kali diterbitkan pada tahun 1995, kemudian direvisi pada tahun 2002, dan revisi berikutnya pada 2007.  Dukungan pihak swasta tercermin dari diterbitkannya   Declaration of Biodiversity  oleh Komisi Nature Conservation Nippon Keidandren pada Maret 2009.  Deklarasi ini mengakui perlunya pembagian keuntungan yang setara dan adil dalam pemanfaatan sumberdaya genetik.  Jepang telah memanfaatkan momentum secara optimal dalam  penyelenggaraan COP-10 CBD mengingat pada tahun yang sama akan diselenggarakan berbagai event penting terkait keanekaragaman hayati, yaitu:

Januari 2010       : Peluncuran International Year of Biodiversity, Berlin

Mei 2010            : International Day for Biological Diversity

                          thema “Biodiversity for development and poverty alleviation”

September 2010  : High-level Segment on UN General Assembly, New York

(untuk pertama kalinya PBB menyelenggarakan Sidang Majelis Umum yang membahas isu keanekaragaman hayati)

Oktober 2010      : COP-10 CBD, Nagoya

Desember 2010   : Penutupan International Year of Biodiversity, Kanazawa

                                                                                             Tokyo, Desember 2009

 *****

Catatan:  Tulisan ini merupakan pembaharuan informasi dari ”Gambaran Umum Kehutanan Jepang” yang disusun oleh Atase Kehutanan  pada tahun 1998/1999 dengan menggunakan informasi dari sumber-sumber:

• Biodiversity Center of Japan (2009).  Japan’s National Survey of the Natural Environment
• Forestry Agency (2008).  Annual Report on Trends in Forest and Forestry Fiscal Year 2007 (Summary)
• Forestry Agency (2009).  Annual Report on Trends in Forest and Forestry Fiscal Year 2008 (Summary)
• Japan Overseas Forestry Consultants Association (2009).  Forestry in Japan: Seven items introducing Japanese Forests and Forestry
• Ministry of the Environment (2009.  Nature Conservation in Japan (pamphlet)

Siap menyimak visi dan misi konsep GEL, Prof. A. Fujiwara (Hiroshima University), Prof. M. Yoneda (Kyoto University), Prof. Imura (Nagoya University), Prof. Katsuta (Waseda University), Prof. Hanaki (University of Tokyo)

 

12 dari 14 mahasiswa Indonesia program GEL memilih Hiroshima University

Program for Training Environmental Leaders in Asian and African Countries  (2008-2013) diluncurkan oleh  Ministry of Education, Science and Technology (MEXT)  pada Oktober 2008.  Program ini merupakan salah satu terobosan  Jepang dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim melalui soft power diplomacy.  Science and technology diplomacy ini terungkap dalam Symposium on International Environment Leaders Training Program yang berlangsung pada 30 November 2009 di University of Tokyo.

 Jepang tampaknya  semakin ambisius dalam menetapkan target penurunan emisi CO2 seperti yang dinyatakan  Perdana Menteri Yukio Hatoyama pada KTT Perubahan Iklim di PBB (New York, 22 September 2009).  Hanya seminggu setelah dilantik menjadi Perdana Menteri, Hatoyama menyatakan siap menurunkan emisi CO2 dengan target 25% pada 2020 dari level 1990.  Target ini jauh lebih besar dari yang ditargetkan pendahulunya PM Taro Aso, yang menargetkan angka 15%.  Jepang juga menyediakan dana dan alih  teknologi (rendah emisi) lebih besar kepada negara-negara yang memiliki komitmen  untuk mengatasi dampak pemanasan global.  Gagasan  yang dikenal sebagai Hatoyama Initiative ini menegaskan keinginan Jepang untuk menjadi lead dalam mengatasi dampak perubahan iklim sudah semakin memasuki ranah politik global.

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah mencetak pemimpin lingkungan di seluruh dunia (Global Environmental Leaders / GEL) dengan menyediakan bea siswa bagi mahasiswa asal negara negara berkembang  untuk studi program S2 dan S3 di  berbagai perguruan tinggi terkemuka di Jepang.  Dana sebesar  Yen 80 juta per tahun atau Yen 400 juta dianggarkan dalam Special Coordination Funds for Promoting Science and Technology sampai program ini berakhir pada 2013.  Diharapkan program ini dapat mencetak 500 lulusan S2 dan S3 yang kedepannya dapat menjadi Environmental Leaders.

Sejak diluncurkan pada 2008, lima perguruan tinggi telah menerima 106 mahasiswa dari negara-negara berkembang (paling banyak China 30 orang dan disusul Indonesia sebanyak 14 orang).   Pada symposium tersebut Koordinator program dari lima universitas ternama di Jepang (Prof. A. Fujiwara, Hiroshima University), Prof. M. Yoneda (Kyoto University), Prof. H. Imura (Nagoya University), Prof. M. Katsuta (Waseda University), dan Prof. M. Tino (University of Tokyo)  menyampaikan kemajuan GEL.  Enam orang mahasiswa program ini (1 China, 1 Indonesia, 1 Vietnam, dan 3 Philippines) menyampaikan program penelitiannya.   Program yang ditawarkan antara lain: (1) Urban system design to prevent global warming; (2) Wise use of biomass resources; (3) Environmental impact assessment; (4) Policy and institutional design; (5) Development of environmental education; dsb.

Keterwakilan negara-negara Afrika masih sangat rendah (1-2 orang per negara).  ”Saya kira itu dikarenakan hambatan bahasa dimana sebagian besar negara Afrika berbahasa Perancis”, demikian ujar Prof. Keisuke HANAKI, salah satu Panelis dalam symposium yang juga Koordinator Asian Program for Incubation of Environmentl Leaders, Urban Environmental Engineering di Univeristy of Tokyo.  Tujuh perguruan tinggi lainnya bergabung sejak tahun ini, yaitu: Tsukuba University, Kobe College, Gifu University, Hokkaido University, Yokohama National University, Tokyo University of Agriculture and Technology, dan University of Kitakyushu.

Dalam kesempatan diskusi panel, saya mengutip pernyataan Presiden SBY pada Pertemuan G-20 di Pittsburgh bulan September lalu, yang pada intinya menegaskan kesiapan Indonesia untuk menurunkan emisi CO2 sebesar 26% (business as usual) dari sektor kehutanan, energi dan limbah.  Apabila ada dukungan teknologi dan keuangangan internasional, target penurunan emisi diproyeksikan 41%.  Selain itu disampaikan  juga   harapan terhadap future envirornmental leaders untuk menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam mengembangkan networking-nya. Dicontohkannya, dalam kerjasama bilateral kedua negara, Indonesia mendapatkan bantuan teknis berikut peralatan kebakaran pemadam yang spesifikasinya sama dengan yang digunakan di Jepang.  Tetapi masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, kebakaran terjadi terjadi di bawah tanah (ground fire) yang dapat menyulut kebakaran di atas permukaan tanah pada saat musim kemarau.   Sedangkan Jepang tidak memiliki lahan gambut.  Hal ini seharusnya mendapatkan perhatian juga dalam program GEL.

Dari Prof. Yamashita, program Officer for the Special Coordination Funds for Promoting Science and Technology (kanan), saya gali informasi GEL

Kita berharap 14 mahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti program GEL ini kelak menjadi evironmental leaders yang dapat berperan dalam menciptakan low carbon society sesuai dengan tag-line slah satu program ini.  Anda tertarik menjadi future environmental leaders?   Ini link-nya:

http://www.envleader.u-tokyo.ac.jp/

http://www.hicec.hiroshima-u.ac.jp/

http://www.envleaders.env.nagoya-u.ac.jp/

http://www.ges.kyoto-u.ac.jp/

NN & Future Environment Leaders: Herman (program S3) dan Toto (Associate Professor) Hiroshima University

Kesempatan  untuk berinteraksi  dengan kalangan akademia di Jepang ,  khususnya untuk ’mengintip’ posisi Jepang dalam isu penanggulangan dampak perubahan iklim yang  terus memasuki ranah politik, datang ketika Duta Besar menugaskan saya untuk menjadi salah satu panelis pada Symposium on International Leaders Training Program pada 30 November 2009 di Universisty of Tokyo.    Sesuai dengan permintaan Prof. Koujun Yamashita, Program Officer for Special Funds for Promoting Science and Technology, yang in charge sebagai Koordinator Panelis, Atase Kehutanan  memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan harapannya kepada para mahasiswa yang kelak menjadi pemimpin masa depan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. 

Di bawah ini saya berbagi my humble statement pada symposium tersebut.  Terima kasih kepada  Dr. Tetra Yanuaridi, sahabatku yang telah memberikan feedback pada content statement sambil menikmati santap Idul Adha di Wisma Duta.  Special thanks go to Andrew Taylor, you spent your weekend for the editorial works.    

———— 

Honorable Prof. I. Yasui, Professor Emeritus, University of Tokyo, 

Honorable Prof. Aizawa, member of the Council on Science and Policy Technology, 

Honorable Mr. Izumi, Director of Science of Technology, MEXT, 

Distinguished ladies and gentlemen, friends, and colleagues 

Let me begin by thanking the Agency of Japan, Science and technology, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)  for inviting the Indonesian Embassy to address this symposium. The initiative of the Global Environment Leaders Training Program is, I am sure we can all agree, a very important and timely event as we are now facing ongoing and escalating environmental problems such as greenhouse gas emissions, diminishing forest resources and natural disasters. 

While climate change is now recognized as a very real threat, climate negotiations have, until very recently, made little real progress. With this in mind, we should commend the MEXT and the selected universities that have started thinking soft power diplomacy through Science and Technology Diplomacy by actively promoting this particular training program and thereby producing individuals who are expected to play leading roles in resolving the environment problems we all face. I would like to urge the graduate students of this program to be proud of pursuing advanced studies at the universities that pay great attention to saving our planet for future generations, and I am honored to be here to hear the achievements of this very important program, the International Environmental Leaders Training Program. 

Ladies and gentlemen, 

Last week, Prof. Koujun Yamashita asked me, “What are your expectations in regard to our future environmental leaders?” In response to this, I would like to say that I am fully aware that Indonesia, like other South Asian and African countries, is vulnerable to the impacts of climate change, including prolonged droughts and flooding, and threats endangering the habitats and livelihoods of coastal communities. And, in addition, climate change may trigger earthquakes and volcanoes. If I may, I would respectfully recommend that the Beahrs Environmental Leadership Program of Berkeley promote the following capabilities: 

1.  Integrate interdisciplinary knowledge and tools to solve environment policy and management problems. 

2.  Identify and analyze the environmental, economic and social trade-offs involved in saving the planet while at the same time addressing poverty, unemployment, and global financial issues. 

3.  Design and lead multi-stakeholder processes. 

Diplomats, scientists, business entity and environmentalists alone are not enough; the public’s involvement is needed to maintain the four pillars of managing the impact of climate change, known as HELP: Human security, Ecological debt, Land rights and Patterns of Production Consumption. Those most directly affected by the impact of climate change are the poor, and these people must be involved in the process of addressing the problem. For example, many Indonesian farmers are unable to set the exact time for planting new seedlings because their predictions of the rainy season are no longer accurate, just as unexpected climate conditions make it difficult for fishermen to decide upon the best time to sail, and the input of these groups is important. 

4.  Value peer learning across disciplines, sectors and geographic boundaries. 

As global environment issues require interdisciplinary approaches, any and all recommendations on resolving problems should take into account the interests of other sectors and other regions. 

5.  Leverage ongoing vertical and horizontal partnerships to become more effective environmental leaders. 

I have learned that more than 100 graduate students from 26 countries are participating in the global environment leaders training program at Hiroshima University, Kyoto University, Nagoya University, Waseda University, and the University of Tokyo.  I am proud to note that 14 of them are Indonesian.  In this regard, I would like to share with you the words of Larry Underwood from his book Life Under the Corporate Microscope: ‘’Leaders have to be competent enough get things done; all rhetoric and no action leads to failure. If that happens, the inspiration is wasted, leaving the leader’s followers to be asking themselves “why” they placed their trust in this person to begin with. Great leaders are able to put everything together, doing the right things at the right times.” 

Above all, leaders should be sufficiently equipped by advanced knowledge and experience.  I am sure you have gained those tools here in Japan. 

Ladies and Gentlemen, 

There is only a week left until the Copenhagen Conference. We recognize that Japan has played a leading role in the fight against climate change, and we appreciate the ambitious target set by Japan in reducing greenhouse gas emissions by 25% by 2020. Indonesia, while facing problems and challenges in our national development, including growth, unemployment, poverty, infrastructure building, education, and health, has still established a National Climate Change Action Plan with targets for 2020 and 2050. As stated by the Indonesian President, H.E Susilo Bambang Yudhoyono, at the G-20 Summit in Pittsburg last September, Indonesia is devising an energy mix policy, including LULUCF (Land Use, land Use Change, and Forestry), that set targets to reduce our emissions by 26% from Business As Usual (BAU) by 2020. With international financial and technological support, our target to reduce emissions is projected at 41%. 

Now, one by one, stakeholders and leaders of the world are meeting at the Copenhagen Conference to find solutions: there is reason for optimism here, but there is no reason for complacency. Everyone here knows the challenges that confront us, and leading powers have recently announced their commitments to reduce emissions, but I hope and trust that everyone here will recognize the genuine responsibility that rests upon our shoulders. 

Daun-daun Ichyo berguguran bagaikan yellow carpet di University of Tokyo campus, mampu mengurangi rasa senewen NN sebelum menyampaikan statement

Ladies and gentlemen, 

With that,  I conclude my statement – I believe this Global Environment Leaders Trainign program will be able to bridge the interest of developing and developed countries.  And we have a web, a network of  of future great environmental leaders, our fellow students, to whom we count on to catalyze a better future for our one and only planet: EARTH! 

Thank you. 

Sebagian Panelist (kika): Dr. Joshua Bishop (IUCN); Dr. Jane Smart (IUCN); Matt Walpole (UNEP-WCMC, UK); Amb. Nobutoshi Akao; Dr. Ahmed Djoghlaf (Executive Secretary CBD); Tsukasa Kanai, Sumitomo Trust & Banking: Cristi Nozawa (Bird Life Asia); Yoshihiro Natori (UNU-IAS); Dr. Mark Zimsky (GEF) Prof. Yoshihisa Shiroyama (Kyoto University).

Atas kebaikan Toshio Torii San, Director of Global Biodiversity Strategy Office, Ministry of Environment, saya bisa menjadi pengamat di perhelatan Forum G-8 Kobe Biodiversity Dialogue di Hotel Okura, Kobe, 15-16 Oktober 2009.  Meski hanya sebagai pengamat, ada manfaat yang bisa menjadi lesson learned bagi Indonesia– yaitu adanya business engagement dalam penyelamatan keragaman hayati di negara-negara G-8 – ini patut ditiru oleh para CEO perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Kika: Ahmed Djoghlaf; Sachin Kapila (Royal Dutch Schell, London); Yoshinobu Takeda (Asahi Breweries Ltd) dalam Sesi "Business and Biodiversity Persepctive".

Lesson learned  yang  patut dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah: Jepang (Nagoya) yang kurang dari 360 hari lagi (11-29 Oktober 2010) menjadi tuan rumah Conference of the Parties ke-10 Convention on Biological  Diversity (COP-10 CBD), tidak sekedar hingar bingar dengan persiapan logistik, tetapi juga dengan kegiatan sosialisai substansi kepada seluruh pemangku kepentingan.  

1. Pertemuan ini memiliki nilai strategis bagi upaya Jepang meningkatkan profilnya dalam forum global, khususnya dalam upaya penanggulangan laju penurunan keanekaragaman hayati.  Pertemuan ini  mendapat dukungan Sekretariat CBD dan IUCN serta stakeholder dalam negeri: Asosiasi Pengusaha Jepang (Nippon Keidandren), Pemerintah Propinsi (Hyogo dan Aichi), Pemerintah Kota Kobe, dan Japan Airlines.  Agenda utama yang dibahas adalah   “Business and Biodiversity”  dan “Post-2010 Biodiversity Target”
2. Pertemuan dibuka oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Issei Tajima, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari kalangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akademia, serta swasta dan  LSM Jepang maupun internasional.    Sekretaris Eksekutif CBD, Dr. Ahmed Djoghlaf memberikan gambaran tentang pentingnya CBD, long-term Strategic Plan, dan perlunya penyusunan Post-2010 Target for Biodiversity and Ecosystem Services. Direktur Jenderal, Nature Conservation Bureau, Masaki Suzuki, memaparkan capaian Jepang dalam kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, diantaranya penyusunan Biodiversity Strategy di tingkat nasional, propinsi maupun kota, yang direvisi setiap empat tahun sekali.
3. Kepedulian yang tinggi dari pihak swasta terhadap masalah penurunan keanekaragaman hayati tercermin dari berbagai inisiatif mereka, semisal Corporate Ecosystem Services Review (ESR), dan Ecosystem Valuation Initiative (EVI) yang dilakukan oleh   World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).   WBCSD  merupakan koalisi CEO 200 perusahaan dunia yang memiliki misi pembangunan berkelanjutan yang 60 anggotanya merupakan perusahaan Jepang.  Di Asia sendiri terdapat BCSD di Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India,  Pakistan, UAE, Taiwan, dan Turki (tidak diperoleh informasi perusahaan swasta Indonesia yang menjadi anggota WBCSD).  Perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota WBCSD sebagian besar dari sektor tenaga listrik, minyak & gas, kimia, produk kayu dan kertas, serta pertambangan.
4.  Pada Maret 2009 Komisi Nature Conservation Nippon Keidandren meluncurkan Declaration of Biodiversity,  yang mengakui perlunya pembagian keuntungan yang setara dan adil dalam pemanfaatan sumberdaya genetik.  Kepedulian terhadap konservasi keanekaragaman hayati oleh beberapa pihak swasta telah dilakukan secara konkrit di lapangan.  Contohnya, Asahi Brewneris Co. Ltd telah membangun Asahi Forest seluas 2500 ha di Hiroshima, reboisasi di China, rehabilitasi mangrove di Thailand, dan penelitian orangutan di Kalimantan.  
5. Business and Biodiversity Initiative (B&B) yang diluncurkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Jerman pada COP-9 di Bonn pada Mei 2008, saat ini telah memiliki 42 anggota dari sektor swasta di Jerman dan Jepang. Inisitaif ini telah menghasilkan Handbook for Practitioners, dan kompilasi metoda serta instrumen terkait penilaian keanekaragaman hayati.  Pertemuan lanjutan tentang keterlibatan pihak swasta dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yaitu the Third Business and the 2010 Biodiversity Challenge Conference  akan diselenggarakan di Jakarta pada 30 November – 2 Desember 2009.  
6. Niat Pemerintah Jepang untuk berperan dalam penanggulangan penurunan keanekaragaman hayati, tidak hanya dengan kesediaan menjadi tuan rumah COP-10, tetapi juga dari substansi COP.  Proses penyusunan    draft “Post 2010 Targets” telah dilakukan melalui serangkaian pembahasan di tingkat Menteri (Inter-ministerial Steering Committee) pada bulan Maret 2009; yang dilanjutkan dengan pembahasan para ahli (Mei 2009), LSM dan para ahli (Agustus dan September).  Setelah disosialisakan dalam Pertemuan Kobe ini, draft ini juga akan dikonsultasikan pada Asian Regional Workshop, dan direncanakan pada akhir Desember 2009 akan disampaikan ke Sekretariat CBD. 
7. Jepang akan menjadikan “Satoyama Initiative” sebagai bench mark COP-10 CBD.  Satoyama merupakan konsep penerapan kearifan lokal dalam pemanfaatan alam, sehingga  bentang alam dapat dipertahankan aslinya sekaligus sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati.    Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan pendataan tempat-tempat yang dipertimbangkan sebagai Satoyama.  Beberapa contoh lokasi di Indonesia yang dapat disebut  sebagai Satoyama, antara lain: desa-desa subak di Bali, Kampung Naga di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, perkampungan suku Baduy, dsb. 

Lesson Learned 

8. Jepang telah memanfaatkan momentum secara optimal dalam  penyelenggaraan COP-10 CBD pada 11-29 Oktober 2010 mengingat pada tahun yang sama akan diselenggarakan berbagai event penting terkait keanekaragaman hayati, yaitu:

Januari 2010      : Peluncuran International Year of Biodiversity, Berlin

Mei 2010              : International Day for Biological Diversity  dengan tema “Biodiversity for development and poverty alleviation”

September 2010 : High-level Segment on UN General Assembly, New York  (untuk pertama kalinya PBB menyelenggarakan Sidang Majelis Umum yang membahas isu keanekaragaman hayati)

Oktober 2010    : COP-10 CBD, Nagoya

Desember 2010  : Penutupan International Year of Biodiversity, Kanazawa

"Progress and Challenges of Private Sector Engagement" menampilkan kika: Ayako Kohno (Hitachi Chemical Co.); Toru Nishizutsumi (Nippon Keidanren); dan Toshio Torii (Global Biodiversity Strategy Office)

 9.     Pemerintah dengan “Guidelines on Business and Biodiversity” dan para pengusaha  Jepang dengan “Nippon Keidanren Declaration on Biodiversity” menggambarkan bahwa seluruh komponen di Jepang telah berupaya sungguh-sungguh untuk menjadikan Jepang sebagai lead dalam upaya  konservasi keanekaragaman hayati.  Hal ini seyogyanya dapat dipertimbangkan oleh Indonesia yang menyandang  sebutan “Mega Biodiversity Country”.  Oleh karenanya momentum the Third Business and the 2010 Biodiversity Challenge Conference  akan diselenggarakan di Jakarta pada 30 November – 3 Desember 2009 dapat dioptimalkan untuk meningkatkan profil Indonesia dalam forum COP CBD.  Sebagaimana diketahui, sasaran utama COP-10 pada 11-29 Oktober 2010 di Nagoya adalah: (i) Assess progress achieved on the 2010 biodiversity target; (ii) Establish post-2010 strategic plan and post-2010 biodiversity target; dan (iii) Establish International Regime for Access and Benefit Sharing.

10. Indonesia yang memiliki banyak Satoyama kiranya dapat memanfaatkan upaya pemerintah Jepang terhadap pelestarian Satoyama untuk peningkatan kerjasama teknis yang akan datang. 

Bagaimana dengan business engagement di Indonesia?

Seyogyanya pertemuan para pebisnis dengan tema Biodiversity Challenges at a Time of World Economy Recovery  yang akan  diselenggarakan di Jakarta pada 30 November – 2 Desember 2009 kita jadikan momentum untuk show off para CEO bahwa perusahaannya telah membelanjakan CSR-nya untuk konservasi keragaman Hayati. 

Sayangnya, dari lebih 60 mata acara, belum muncul presentasi dari pengusaha Indonesia.  Dalam program Pertemuan Jakarta  tersebut, yang saya dapatkan dari Toshio Torii terdapat dua pembicara dari Indonesia, yaitu: Menteri Lingkungan Hidup (Sesi Pembukaan) dan Bien Subiantoro, PT Bank Negara Indonesia  (Sesi 3 yang membahas masalah keuangan).  Semoga  saya akan menemukan updated program yang menampilkan beberapa pembicara dari pengusaha Indonesia.  Semoga!!!

Todo Fir (Abies sachalinensis) di blok 39 Konomai Sanrin, Monbetsu, yang merupakan lahan bekas penambangan emas ditanaman tahun 1940

Sulit untuk mempercayai judul di atas kalau kita tidak menyaksikan sendiri bagaimana Monbetsu, kota kecil di Prefektur Hokkaido yang berpenduduk 25 ribu jiwa,  kini mengandalkan pembangunan ekonominya dari sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian.  Exploitasi tambang emas sudah menjadi masa lalu.

Kawasan ini sebelumnya merupakan hutan alam yang di dalamnya terdapat industri tambang emas Kitami-Kounomai Mine Co yang ditutup pada 1973 dan kemudian diambil alih oleh Sumitomo Forestry.  “Penutupan kegiatan penambangan dilakukan karena deposit emas sudah terlalu dalam dan tidak ekonomis”, demikian ujar Yoshikazu MIYAKAWA, Wali Kota Monbetsu menjawab rasa penasaran saya mengingat penutupan Ashio Copper Mine di Ashio dan Besshi Copper Mine di Niihama dikarenakan adanya tekanan masyarakat akibat masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan kedua industri tambang tersebut.

Setelah dibiarkan selama 10 tahun, suksesi di areal bekas pond terjadi dengan tumbuhnya rumput li

Luas hutan tanaman semula 946 ha dan kini mencapai 15.313 ha yang terdiri atas hutan alam 10.886 ha, hutan tanaman 3,342 ha, dan lainnya 1,085 ha.  Dalam pengelolaan hutan, Sumitomo Forestry menerapkan kebijakan “Enrichment of Forest Stock and Sustainable Forest Management”, diantaranya:  (i)   Regenerasi jenis kayu bernilai tinggi (Todo Fir)  dibiarkan secara alami; (ii) penerapan silviculture melalui selective cutting Rin-Bun-Segyo-Hou untuk mempertahankan fungsi hutan; (iii) Cutting Cycle tebang penjarangan (thinning) selama 15 tahun.

Sebagian bekas kawasan dibiarkan apa adanya agar masyarakat memahami dampak lingkungan dari industri yang tidak environmentally sound

Untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat, Pemkot membentuk Dewan Kehutanan dan Industri Hasil Hutan pada 2004, kemudian Dewan Sertifikasi Hutan Lestari” yang terdiri dari 23 organisasi pada  2006.  Pada Desember 2008, hutan seluas 296.000 (atau 78 % dari luas hutan di Monbetsu 379.000 ha) mendapatkan sertifikasi dari SGEC yang menjadikan Monbetsu memilki “Largest SGEC Certified Area” di seluruh Jepang.   Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) merupakan badan sertifikasi independent di Jepang.

Hideki Nose (Senior Managing Executive Officer) memamerkan kepada Soetrisno (Dirjen Planologi) dan Dr. Hadi Pasaribu (Staf Ahli Menteri Kehutanan) Aspen (Populus spp) tanaman 1917 di lahan bekas kebakaran 1911-1914

Keberhasilan sektor kehutanan dalam pembangunan ekonomi Monbetsu dikarenakan dengan adanya kesadaran perusahaan yang secara sukarela menutup industri tambang emas dan beralih menjadi pengelolaan hutan dengan melakukan reklamasi kawasan bekas tambang, rehabilitasi kawasan bekas kebakaran, dan pembangunan hutan tanaman.  Pemerintah Kota sangat menyadari perlunya pengembangan potensi alam sebagai sumber pemasukan dan juga konservasi alam.  Oleh karenanya PEMKOT memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya pelestarian hutan, sehingga kota ini memiliki “branding forest” dan “branding of wood products”. 

Bagaimana dengan Indonesia?  Energi dan sumberdaya mineral masih menjadi primadona. Meskipun karakteristik industri pertambangan merusak alam, namun kalau ada komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan  dan kebijakan pemerintah yang konsisten, kerusakan lingkungan dapat diatasi.    Kiranya perlu dipertimbangkan untuk membuat model perusahaan swasta / BUMN yang memiliki kegiatan pertambangan sekaligus hutan tanaman. 

Di Jepang, business engagement dalam penyelamatan lingkungan sudah dilakukan konkrit di lapangan, contohnya perusahaan minuman (Asahi Breweries, Ltd.) kini memiliki Asahi Forest di Hiroshima seluas 2500 ha, bahkan hutannya sudah mendapatkan sertifikasi dari Forest Sewardship Council.    Semoga perusahan-perusahan related to ESDM di Indonesia juga akan membangun “ESDM Forest”, utamanya di Bangka Belitung, Kalimantan dan Papua.

We are looking forward to having genuine partnership of Jeffrey Mulyono (Chairman, Forest Reclamation at Post Mining), Bob Kamandanu (Berau Coal) & Ida Ayu Puspa (Newmont) to environment on the ground . . .

In his opening remarks Ambassador Prof. Dr. Jusuf Anwar stated “Through the foresight of Indonesia, ITTO and 7&i Holdings, we now have a new partnership on tropical forest conservation and a new way forward in our struggle against climate change”

Dr. Agus Sarsito introduced the the involvement of the community residing within and surrounding the park in the implementation of REDD

Oleh karenanya untuk mendorong negara berkembang melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/ REDD) sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilisasi iklim memerlukan pendekatan kebijakan internasional yang  seluas mungkin sehingga memungkinkan setiap negara pemilik hutan berpartisipasi sesuai dengan kondisi negara masing-masing.  Dalam ‘Bali Action Plan’, kewajiban negara maju adalah peningkatan target penurunan emisi dan membantu negara berkembang (capacity building, technology transfer, financial) dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim. 

Dr. Hadi Pasaribu: “Today , we are witnessing how the notion of the broader context of sustainable development has been put into practice in solving climate change problems"

Indonesia dan International Tropical Timber Organization (ITTO), dengan pendanaan dari 7&I Holdings Co. Ltd siap melaksanakan REDD di Taman Nasional Meru Betriri, Jawa Timur pada awal 2010.  Peluncuran  proyek dilakukan dalan Penandatanganan Perjanjian  ITTO Project PD 519/08 “Tropical Forest Conservation for Reducing Emissions from Deforestation and Enhancing Carbon Stocks in Meru Betiri National Park, Indonesia”  oleh Prof. Dr. Jusuf Anwar (Duta Besar RI), Dr. Hadi S. Pasaribu (Staf Ahli Menteri Kehutanan), dan Emmanuel Ze Meka (Direktur Eksekutif ITTO), bertempat di KBRI Tokyo pada tanggal 8 Oktober 2009.

Manfaat proyek ini tidak hanya dinikmati oleh Indonesia saja, tetapi juga akan menjadi contoh bagi dunia. “Melalui inisiatif  Indonesia, ITTO dan 7&I Holdings Ltd, kini kita memiliki kemitraan baru untuk melakukan konservasi hutan tropis dan kedepannya kita akan terus berjuang untuk memerangi dampak perubahan iklim” demikian ujar Duta Besar dalam sambutannya. 

Menteri Kehutanan, MS Kaban, yang membatalkan kunjungannya karena bencana gempa berkekuatan 7.8 SR di Sumatra Barat, dalam sambutan yang dibacakan oleh Dr. Hadi Pasaribu menyatakan adanya pengakuan bahwa sustainable forest management memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi masalah perubahan iklim.   “Saya yakin bahwa kemitraan baru dengan 7&I Holdings Ltd. merupakan kesempatan bagi para pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri.  Hal ini akan menjadikan contoh penting dalam proses negosiasi pada COP-15 UNFCCC di Copenhagen pada bulan Desember mendatang, bahwa pihak swasta mampu memainkan peran di lapangan dalam mengimplementasikan REDD.  Selain untuk peningkatan kesejehateraan masyarakat, Proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2010 ini juga bertujuan untuk membangun sistem monitoring penurunan emisi dan peningkatan forest carbon stock dengan sistem CMRA (credible measurable, reportable & verifiable).  Implementing Agency proyek ini adalah Badan Litbang Kehutanan.

Special notes  from Nining: 

 I wish to put into record the excellent work made by Dr. Nur Masripatin and her Team for developing the project document in November 2008 in a timely manner and which had been considered as category 1 by the ITTO Expert Panel meeting in February 2009.

Special thanks go to Andrew Taylor for his great works on his coverage at the ceremony posted here.   I am grateful with the kind cooperation with Dr. Hwan Ok Ma and Dr. Tetra Yanuariadi in preparing this particular program.

Unbelievable!!!! Inilah contoh reklamasi yang berhasil, siapa sangka kawasan bekas penambangan tembaga yang rusak parah bisa disulap menjadi "emas hijau"!!!

Batu-batu dan anak tangga yang tertata apik, bukti bahwa lebih dari 300 tahun lalu tempat ini merupakan perkampungan yang makmur (dari bawah: Andri, Kitagawa, Ridwan & Nining)

Niihama, sebuah kota berpenduduk sekitar 125.000 jiwa di Prefektur (propinsi) Ehime terletak di Pulau Shikoku, pada  akhir abad ke-16   terkenal dengan hasil tambang tembaga yang dikelola oleh Beshi Copper Mine.  Untuk menuju kawasan ini, dari Tokyo (Bandara Haneda) menuju Bandara Matsuyama sekitar 1 jam 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan kendaraan darat sekitar 2 jam.  Sepanjang Matsuyama – Niihama, dengan bentang alamnya yang berupa  bukit hutan dengan kemiringan lebih dari 35 % merupakan pemandangan yang menakjubkan. 

Selain menjadi sumber “emas hijau” dari dua jenis tanaman di atas yang menghasilkan kayu selera tinggi masyarakat Jepang, kawasan ini juga menjadi daerah tujuan wisata alam.  Mendaki bukit di Old Besshi Memorial Zone seluas 314 ha, kita akan menyaksikan  sisa-sisa bangunan sekolah, pasar, pabrik sake,  serta perkampungan  yang pada jamannya merupakan pusat keramaian.   Kegiatan penambangan tembaga yang berjaya selama lebih dari dua tiga perempat abad tersebut didokumentasikan di museum di Beshiyama.

Seperti halnya Ashio Copper Mine di Ashio yang beroperasi sejak akhir abad 16 sampai tahun 1950-an, isu lingkungan dan sosial juga menerpa industri ini.  Tambang tembaga di Beshiyama, ditemukan pada tahun 1691.  Sejak saat itu kawasan hutan Niihama, khususnya tegakan hutan di areal  Daiesan dan Beshiyama menjadi supplier bahan bakar industri.   Eksploitasi hutan besar-besaran terjadi pada tahun 1850.  Penurunan kualitas lingkungan berupa rusaknya hutan dan air sungai yang terkontaminasi serta asap polusi menuai protes penduduk.  Demo dan petisi menuntut ditutupnya industri  Beshi Copper Mine terus dilancarkan pada 1893-1910.   Sampai industri penambangan  ini   ditutup pada 1973, deposit tembaga yang dihasilkan adalah 700.000 ton dan memiliki andil dalam modernisasi Jepang. 

Menteri Kehutanan MS Kaban menikmati tegakan Japanese cypress usia 115 tahun (jangan pernah lelah untuk terus membangun emas hijau!!!)

Dalam menangkal tuntutan masyarakat tersebut, perusahaan  idak defensif, tetapi melakukan penanaman skala besar pada tahun 1894.       Hasil tanaman umur 115 tahun  masih berdiri dan dipertahankan tidak ditebang.  Dalam petak hutan seluas 25.30 ha di areal kerja Daieisan petak 3, sugi (Japanese Cedar / Cryptomeria japonica)   dan hinoki (Japanese Cypress /  Chamaecyparis obtuse) yang ditanam tahun 1934  kini telah mencapai tinggi 18 m dengan diameter rata-rata 26 cm, dan kerapatan tanaman 570-760 pohon per ha.

Skyline logging pada tebangan penjarangan di kawasan hutan Daieisan (perhatikan jalur bekas tebangan yang tampak rapi)

”Ini bukan semata-mata efisensi tenaga kerja, tetapi kami kesulitan tenaga kerja. Demikian ujar Kitagawa, Manager perusahaan yang membawahkan delapan orang pegawai untuk areal hutan seluas lebih dari 14.000 ha.  ”Lihat saja, mereka sudah berusia 60 tahunan”, ini phenomena tenaga kerja di Jepang yang sedang mengalami aging society”, tandas Kitagawa.                  

 Sejak penanaman 1934 telah dilakukan penjarangan pertama dilakukan mulai 1975, dengan kerapatan dari 610 menjadi 390   pohon per ha.  Penjarangan kedua dilakukan pada 1985-1986 menjadikan kerapatan 300 pohon per ha.    Mengingat masak tebang jenis cypress dan cedar adalah 100 tahun, apakah usaha hutan tanaman tidak rugi? Apakah operasional perusahaan hutan tanaman ini ditopang oleh induk perusahaan?  Ternyata cash flow perusahaan positif.  ”Seharusnya tahun ini kita melakukan penebangan penjarangan yang ketiga.  Tapi karena dampak krisis keuangan global yang menyebabkan permintaan akan kayu turun, maka kita tidak menebang dulu”  ujar Nose, Managing Director perusahaan.

Perusahaan ini juga tidak pelit untuk melakukan percobaan-percobaan.  Contohnya di areal kerja Beshiyama petak 65, mereka membangun pilot project seluas 2,57 ha untuk multi storied Japanese Cypress. Upper storey yang ditanam tahun 1913 kini berdiameter 38 cm.  Lower storey  tanaman tahun 1988-1989 dengan kerapatan 1500 tanaman per ha yang kini berusia 20 tahun ternyata baru mencapai tinggi kurang dari 2 meter.  Kegagalan multi-storied forest project ini membuat perusahaan terus kreatif untuk melakukan percobaan lainnya.

Jaring plastik ini begitu kuat sehingga kelompok rusa yang suka merusak kulit batang tanaman tidak bisa memasuki tegakan hutan ini!

 Lesson learned dari kunjungan lapangan ini  adalah bahw kerja keras selama  lebih dari 100  tahun untuk mereklamasi lahan kritis, apabila dilakukan dengan komitmen tinggi, dapat menghasilkan emas hijau.  Ternyata  pihak swasta  mampu menyeimbangkan antara upaya reklamasi kawasan bekas penambangan dan manfaat ekonomi, juga tampak adanya kepatuhan perusahaan akan peraturan yang mempedulikan aspek lingkungan.    Dengan kebijakan pemerintah yang konsisten dan  komitmen tinggi perusahaan untuk melakukan reklamasi, kawasan bekas penambangan yang telah rusak parah kini yang menjadi hutan kembali dan  telah  memberikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil kayu bernilai tinggi. 

Semoga spirit ini dapat menular kepada pengusaha tambang di Indonesia.  Bukannya tidak mungkin areal ex penambangan di Bangka Belitung,  Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan daerah lainnya akan menjadi emas hijau apabila perusahaan, PEMDA, PEMKOT dan pemerintah pusat berkomitmen untuk melakukan reklamasi. 

 In November 8, 2006 at the  UN Climate Change Conference in Nairobi, Kenya,  The Plant for the Planet: Billion Tree Campaign was launched by UNEP.  The campaign, backed by Nobel Peace Prize laureate and Green Belt Movement activist Professor Wangari Maathai, His Serene Highness Albert II,  Prince of Monaco and ICRAF, urges  a collective action to fight against climate change.

New York/Nairobi, 21 September 2009 – The global public’s desire to see action on climate change was clearly spotlighted today with the announcement that the Billion Tree Campaign has reached 7 billion trees / one for every person on the planet.

Over the past three years millions of people ranging from scouts to presidents and from schoolchildren to city dwellers and corporate heads have been rolling up their sleeves and getting their hands dirty for the environment through tree planting.

Today’s milestone was reached with the news that the Government of China has planted 2.6 billion trees as part of this unique campaign, bringing the total to 7.3 billion trees planted in 167 countries worldwide.

Achim Steiner, UN Under-Secretary General and Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP), said: “Seven billion trees, seven billion commitments to action and seven billion reasons why governments should be inspired to Seal the Deal at the crucial UN climate change convention meeting in Copenhagen in less than 80 days’ time.”

“When this campaign was launched in 2006, there were those who said it could not be done. But day after day and week after week, people have got out into their gardens, parks and cities and into the countryside and the rural areas to prove the doubters wrong,” he added.

“Above all the Billion Tree Campaign shows that the simple act of planting a tree resonates and unites the child in the slums of Africa with a president in Mexico, or a corporate CEO in Paris with UN peacekeepers in Timor-Leste. It is the kind of solidarity that now needs to be expressed at the level of all governments and heads of state between now and December in order to move economies towards a low carbon, sustainable path,” said Mr Steiner.

The Billion Tree Campaign was launched jointly with the World Agroforestry Centre during the UN climate convention meeting in November 2006 in Nairobi, Kenya, under the patronage of Nobel Peace Prize Laureate Professor Wangari Maathai and His Serene Highness Prince Albert II of Monaco.

Its initial goal was to catalyze the pledging and the planting of one billion trees as a way of giving public expression to the challenges of climate change and also forest and ecosystem degradation.

Since then the Billion Tree Campaign has more than surpassed its aims, evolving into a true ‘People’s Campaign’ ? more than half (52 per cent) of all the participants are private individuals.

Furthermore, tree planting has become both an inter-faith and an inter-generational activity, with the trees symbolizing connections between children and parents and bringing together people from different religious backgrounds.

Nobel Peace Prize Laureate Wangari Maathai, the founder of the Kenyan Green Belt Movement and the campaign’s co-patron, said: “Let’s plant even more trees to celebrate this wonderful achievement, the fruit of collective action from people all over the planet. By making the Billion Tree Campaign such an incredible success, people from every continent are calling their governments to truly start caring for the planet and to find unity in the fight against climate change.”

His Serene Highness Albert II, the Sovereign Prince of Monaco and the campaign’s co-patron, said: “I have always had a strong belief in the symbolic strength of the Plant for the Planet: Billion Tree Campaign and I am delighted that it has exceeded our greatest expectations, far beyond the welfare linked to replanting trees, to benefit future generations.”

Highlights of the Billion Tree Campaign

In the past eight months China planted 6.1 billion trees, of which 2.6 billion have been given to the Billion Tree Campaign. With the announcement of these 2.6 additional billion trees, the grand total number of trees planted for the campaign stands at 7.3 billion as of 21 September. The government planted 260 different species of trees in eleven provinces around China, from Inner Mongolia to Yunnan and from Shandong to Sichuan.

The announcement was made in New York on 21 September at a press conference attended by international dignitaries, including Campaign Patrons Wangari Maathai and Prince Albert II of Monaco, UNEP Executive Director Achim Steiner, China’s Minister of the State Forestry Administration Jia Zhibang, and Mohamed Nasheed, the President of the Maldives. The announcement coincided with Global Climate Week, an event launched to mobilize global mass action around the UN high-level event on climate change ? including the Global Tree Planting Drive on19 September where people were encouraged to plant trees on every corner of the planet.

A number of other countries around the world have planted impressive numbers of trees since the campaign was launched. Countries that have planted more than a hundred million trees range from Ethiopia (with 1.4 billion trees) and Turkey (711 million trees) to Mexico (with 537 million trees) and countries including Kenya, Cuba, and Indonesia.

In addition to bringing governments to take concrete action to reforest their lands, the Billion Tree Campaign has succeeded in catalyzing tree planting from all walks of society, bringing together creative, original and pioneering initiatives around the world.

To name a few, the Replant New Orleans Initiative sponsored a planting of fruit trees to help breathe new life into a community struggling with the aftermath of the 2005 Hurricane Katrina; the Greening Soweto Campaign is transforming dustbowls into treed lanes in Soweto by capitalizing on South Africa’s preparations for the 2010 FIFA World Cup; and eleven-year-old Felix Finkbeiner is leading an ambitious campaign plant 1 million trees by December 2009, which he is already halfway towards achieving.

The economic gains of tree planting are powerfully illustrated by the Appalachian Regional Reforestation Initiative. As well as being close to planting 38 million trees in the Appalachian region, the North American organization has also devised a green job tree planting proposal to stimulate the economy of Appalachia and reap the ecological benefits of a region-wide reforestation effort.

In addition, the Campaign has mobilized groups and individuals in post-conflict areas around the world, bringing the seeds of hope to communities in Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Iraq, Liberia and Somalia among others.

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees has planted 9 million trees in and around refugee camps around the globe, helping to plant hundreds of thousands of acres of trees in Asia and Africa since the 1990s.

The United Nations Departments of Peacekeeping Operations (DPKO) and Field Support (DFS) have also participated in the campaign, with thirteen peacekeeping missions having pledged 117,848 trees. Of this number 33,184 trees have already taken root across various countries hosting peacekeeping missions. The campaign, which encouraged the planting of indigenous trees appropriate to the local environments, has not only witnessed the participation and enthusiasm of UN staff, but also of the local communities in the different areas of operation.

The private sector has become a key player in the global campaign, accounting for almost 15 per cent of all the trees planted. Multinationals from Accor to Bayer and from Toyota to Coca-Cola East and Central Africa and Yves Rocher have been active tree planters, along with hundreds of small and medium-sized companies the world over.

The campaign’s universal appeal is clear from its success on social networking sites, with some 4,000 blogs adopting the cause early in the campaign.

Proving true its motto that ‘Every tree counts, and we count every tree’, the Billion Tree Campaign’s phenomenal success is a result of the participation of people of all walks of life and from every corner of the planet.

For more information please contact:

Nick Nuttall, UNEP Spokesperson and Head of Media, on Tel:   +254 20 7623084, Mobile: +254 733 632755, or when travelling: +41 795965737, or e-mail: nick.nuttall@unep.org

Anne-France White, UNEP Media, Mobile: +134 7633 5015, +254728600494 or e-mail: anne-france.white@unep.org

New York, 22 September 2009

Excellencies,
I am honoured to welcome you to this Summit – the largest-ever gathering of world leaders on climate change. Your presence bears witness to the gravity of the climate challenge. It is testament to the opportunity Copenhagen offers. Your decisions will have momentous consequences. You have the power to chart a safer, more sustainable and prosperous course for this and future generations. The power to reduce the emissions that are causing climate change… to help the most vulnerable adapt to changes that are already under way… to catalyze a new era of global green growth.  Now is your moment to act.

Excellencies,
Greenhouse gas emissions continue to rise. We will soon reach critical thresholds. Consequences that we cannot reverse. The world’s leading scientists warn that we have less than ten years to avoid the worst-case scenarios projected by the Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. Indeed those worst-case scenarios are becoming ever more likely. We must halt the rise in global emissions.

Earlier this month I was in the Arctic. I was alarmed by the rapid pace of change. The Arctic could be nearly ice-free by 2030. The consequences will be felt by people on every continent. Just yesterday I met with many leaders from small island states. They were forceful and eloquent how climate change is rewriting their future.

All across Africa – the most vulnerable continent – climate change threatens to roll back years of development gains. Climate change is the pre-eminent geopolitical and economic issue of the 21st century. It rewrites the global equation for development, peace and prosperity. It will increase pressure on water, food and land…. reverse years of development gains…. exacerbate poverty…. destabilize fragile states and topple governments. Some say tackling climate change is too expensive. They are wrong. The opposite is true. We will pay an unacceptable price if we do not act now.

Excellencies,
The climate negotiations are proceeding too slow. The world’s glaciers are now melting faster than human progress to protect them – and us. There are now only 15 negotiating days left until Copenhagen. Your negotiators need your direct political support and guidance to resolve core issues… to accelerate the pace of negotiations… and to strengthen the ambition of what is on offer. Instead of demanding concessions from others, let us ask how we can contribute to the greater good.

A successful deal in Copenhagen will mean more prosperity, more security, more equity. It will expand the pie for all. We need to build trust step by step. Today, I call on all the leaders of the industrialized countries in this room to take the first steps forward. If you do so, others will take bold measures of their own. I also call on leaders from developing countries to accelerate their efforts. All countries must do more – now.

Excellencies,
Let us be clear about the signposts for success at Copenhagen and beyond. First, a successful deal must involve all countries working toward a common, long-term goal to limit global temperature rise to safe levels consistent with science. It will include ambitious emission reduction targets from industrialized countries by 2020.

It will include actions by developing countries to limit the growth of their emissions while they grow sustainably. They will need substantial financial and technological support to achieve this. It will also address all major sources of greenhouse gases, including deforestation and emissions from shipping and aviation. Second, a successful deal must strengthen the world’s ability to cope with inevitable changes. In particular, it must provide comprehensive support to the most vulnerable. They have contributed least to this crisis and are suffering first — and worst. Adaptation is a moral obligation. It is a political imperative. It is a smart investment in a more secure future. It must be given equal priority in the negotiations, though not at the expense of mitigation. Third, a deal needs to be backed by money and the means to deliver it. Without proper financing, the solutions we discuss are empty.

A deal must make available the full range of public and private resources, so developing countries can pursue low-emissions growth, as well as adapt. It must provide a framework that will unlock private investment, including through the carbon markets.  Fourth, a successful deal must include an equitable global governance structure that addresses the needs of developing countries.

Excellencies,
The true test of leadership is to take the long view. National leaders must become global leaders to meet the needs of their own people. Copenhagen offers a new path. It can catalyze a global economy based on low-emissions growth that can strengthen sustainable development and lift billions out of poverty. Success in Copenhagen will have positive ripple effects for global cooperation on trade, energy, security and health.  Failure to reach broad agreement in Copenhagen would be morally inexcusable, economically short-sighted and politically unwise.

We cannot go down this road. If we have learned anything from the crises of the past year, it is that our fates are intertwined. Climate change links us more directly and dramatically than any other issue. Now is the moment to act in common cause. History may not offer us a better chance.

Excellencies,
I urge you to seal a deal in Copenhagen in December this year. An equitable, scientifically robust deal that strengthens sustainable development and powers green growth for every country. The science demands it. The world economy needs it.  The fate of future generations, and the hopes and livelihoods of billions today, rest, literally, with you.  I count on your leadership and strong commitment. 

Thank you very much.